Laporan Polisi

LAPORAN POLISI
Sering kita mendengar seseorang akan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan tindakan pidana. Pihak yang melaporkan adalah Pelapor. Sedangkan pihak yang dilaporkan adalah Terlapor.
Apa itu Laporan polisi? ( dikenal dengan LP )
Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu:“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP :
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
Laporan polisi belum tentu sudah terjadi adanya peristiwa pidana, karena ini merupakan bentuk pemberitahuan, yang kemudian perlu di lanjutkan dengan penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun sudah menjadi kewajiban kita untuk melaporkan tindak kejahatan yang kita lihat dan kita temukan.
Laporan polisi bisa di mulai dengan dengan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Pihak reskrim akan menawarkan apakah ini pengaduan atau laporan polisi tergantung dari hasil penyelidikan. Jika memang terlapor meminta ini pengaduan maka pihak kepolisian akan membuatkan laporan pengaduan guna ada penyelesaian yang dimediasi oleh polisi.
Sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (lih. Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Pengertian tersebut menunjukan kepada kita bahwa bila seseorang merasa dirugikan hak hukumnya oleh orang lain, maka ia dapat mengadukan perilaku tersebut dengan disertai keinginan untuk memperoleh keadilan atau tuntutan hukum. Namun di dalam prakteknya, lebih sering digunakan istilah pelaporan, hal tersebut dikarenakan status yang disandang seseorang yang memasukkan laporan atau pengaduan lebih sering disebut Pelapor.

Semua bisa dilaporkan, namun filter yang paling utama adalah dibagian SPK (sentra pelayanan kepolisian) dimana pihak yang pertama kali menerima adanya laporan atau aduan.
Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (Perkap No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :

  1. Batasan waktu ketika pertama kali menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), yakni.

Pasal 11
(1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
(2)Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
(3)Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan keapda penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) haris sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 18
Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

  1. berikutnya setelah adanya laporan adalah berupa kegiatan penyelidikan dan batasan waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
(2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) paling lambat 2(dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
3. Proses selanjutnya setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa
Pasal 33 dan Pasal 34
“Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”
4. Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:
Pasal 31
(2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

(3) Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
(4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
Pasal 32:
(1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

Siapkan bukti bukti minimal dua alat bukti dan dua orang saksi. Untuk memperkuat laporan anda.

Iklan

BOM SARINAH

Gempar ada bom …… di perempatan Sarinah, tepatnya di depan gedung Cakrawala..harusnya di sebut bom cakrawala ya…mengingat yang jadi korban adalah gedung cakrwala dimana sasaran utamanya starbuck coffee. tapi keren menjadi bom sarinah. Meledak pertama kali di pos polisi perempatan sarinah, padahal toko sarinah aman aman saja. Bom telah merenggut nyawa 7 orang, dengan rincian 4 pelaku dan 3 warga sipil. sedangkan 24 orang terluka.

Ada kawan yang bilang bahwa ini adalah sikap militan saja sebagai sebuah reaksi atas kondisi represif suatu keadaan. Namun mau tiidak mau bahwa itu tindakan konyol sebagai sebuah tindakan yang sia sia karena tidak kemudian menjadi sebuah martir untuk awal dari sebuah perjuangan.

Mau tidak mau harus segera dicari adanya motif dibalik semuanya. jika merupakan tindakan teroris sebagaimana bom bali I, Bom Bali II, JW Mariot, kedubes Australia, dilakukan secara tertutup dengan simbol simbol adalah amerika serikat dan sekutunya. yang terungkap bahwa dibalik itu semua adalah al qaeda dengan jaringan di indonesia JI. Namun perkembangan selanjutnya ingat bom kuningan dengan sasaran polisi, dan terakhir aksi Afif dan kawan kawan menunjukan sikap perlawanan terbuka dengan strategi perang secara terbuka. dengan memanfaatkan ketakutan massa akibat teror sehingga ketakutan massa bisa digiring ke arah sasaran utama.

Saya kira bom sarinah memang menjadi sasaran antara..atau pengumpan dengan sasaran utama yang belum diketahui..kemungkinan ke istana atau ke gedung kedutaan besar. daya ledak yang rendah (low eksplosif) menjadian keheranan bagi semua pihak, jika dibandingkan dengan bom bali I yang menewasan 200 orang lebih.  Ada apa dengan teroris ini, kenapa suka dengan publikasi, kenapa hanya dengan gampang menyerahkan nyawa nya.

kemudian pihak aparat menuduh Bahrun Naim sebagai dalang dibalik semua yang dikendalikan di suriah. Dibuatlah peta reayasa untuk menciptakan organisasi teroris. Jadi sementara ini dibalik ini smua adalah ISIS. Tapi BIN mengatakan belum tentu dibalik ini semua adalah ISIS.

Yang menjadi penyesalan saya adalah hestek KAMI TIDAK TAKUT setelah Jokowi mengatakan kita tidak boleh takut sama teroris. kemudian ramai-ramai menyuarakan relawan jokowi dalam hestek #KAMITIDAKTAKUT.

Kembali pada BOM bahwa jauh sebelumnya sdh diingatkan akan adanya bom teror yang akan melanda jakarta, namun belum diketahui bentuk dan kapan nya, sehingga aparat merasa kecolongan, walaupun sebelumnya sdh menangkapai para terduga teroris ISIS.

Yang ditakutkan adalah bahwa itu bom peringatan, akan ada bom lebih besar nanti… harap waspada… kita berdoa semoga negara kita aman dan sentosa.

 

amiinn

Menghina Presiden

Perdebatan untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sudah sampai semakin ramai. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal 134, 136 bis, 137 KUHP tanggal 7 desember 2006. seolah menjadi kabar yang baik karena sejak lama pasal tersebut menghantui para aktivis jaman orde baru. Pasal karet atau pasal tong sampah dikatakan demikian karena tidak ada batasannya secara materiil sehingga secara subyektif semua bisa dimasukan dalam pasal itu oleh aparat negara.

Upaya mengkritisi pemerintahan dengan simbol kenegaraan presiden telah mengalami perubahan secara kualitas dan quantitas. Dimana secara kualitas sangat berbeda yaitu bobot dan skema kritik tersebut. Kritik ilakukan karena terhambatnya kebebasan berserikat, berpendapat, dan hegemoni kekuasaan yang absolut sehingga bermuara kepada sosok presiden yang harus bertanggung jawab. secara quantity dilakukan oleh minoritas gerakan prodemokrasi, yang akhirnya terjadi peristiwa dagelan politik 98.

era reoformasi kemudian dijadikan sebagai tonggak untuk meluapkan kebebasan berpbicara….mengkritik…bahkan menghina dan melecehkan siapa saja yang tidak disukai sebagai lawan politiknya. Secara kualitas, tlah mengalamai pergeseran menjadi kritik subyektif yang akhirnya menjadi penghinaan dengan bertujuan untuk menjatuhkan sebagai lawan politiknya. Ini yang kemudian dikatakan sebagai keblingernya kebebasan berpendapat. Liar dan liar…

salah tafsir akan adanya hak kebebasan berpikir, berpendapat, orgganisasi saat ini menjadikan orang orang yang biasa nyocot sebagai cocot-isme menjadi reaksioner. Para cocot isme menggunakan frasa demokrasi untuk menyatakan ketidak setujuan politik nya terhadap pemberlakuan pasal yang diajukan oleh rejim Joko Widodo.

RUU pasal 263 (1) SETIAP ORANG YANG DIMUKA UMUM MENGHINA PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN,DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK KATEGORI IV.

dilanjut dengan…

Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264; “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Rakyat tidak bereaksi atas munculnya pasal tersebut. karena rakyat tidak terbiasa dengan saling menghina dan membuat meme yang sangat menghina presiden. Yang bereaksi adalah mereka mereka yang menganut paham cocot-isme utk politik busuk kelompoknya, bukan untuk mencerdaskan rakyatnya dalam mencapai adil dan sejahtera.

kemana arah pilkada serentak?

pilkada sebagai pemilihan kepala daerah scara serentak untuk tingkat II semakin menunjukan motif politik yang semakin nyata pada ketidakberpihakan pada kepentingan rakyat. hal itu berangkat dari adanya ketentuan bahwa calon di usung atau dicalonkan oleh partai politik yang ada di parlemen. kesempatan ini bukan lah menjadi sebuah pesta demokrasi, melainkan pesta formalitas sebuah dmokrasi perjalanan jabatan politik kpala daerah. lalu bagaimana semangat demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat akan sepenuhnya menjadi hak konstitusional rakyat? karena posisi rakyat hanyalah suara saja tanpa hak konstitusi untuk menolak usulan calon yang di usung oleh partai di parlemen. Adanya calon independent pun sangat diperketat adanya dukungan FC KTP secara proporsional dengan jumlah penduduk di disuatu wilayah. Kondisi ini sangat berbeda sekali manakala seorang dicalonkan oleh partai, hanyalah orang berduit yang bisa dicalonkan oleh partai.

Saya yakin bahwa pilkada serentak ini hanya demokrasi yang semu bahkan bisa dikatakan naif sebagai ukuran tingkat dmeokrasi yang baik. Secara materiil, bahwa demokrasi adalah terlibatnya rakyat secara konstitusional mempunyai hak untuk aktif menentukan masa depannya sendiri. namun secara formil, pengaturan hak itu mnenjadi jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Tidak mampu nya rakyat menolak calon kepala daerah yang di usung oleh partai politik merupakan bentuk riil kehancuran demokrasi.

Mari sebagai rakyat yang sadar dan sudah terbebas dari utopia demokrasi, bisa beramairamai untuk menolak pilkada yang di isi oleh orang orang yang munafik, tidak mengerti rakyatnya, tidak mengerti kemana harus dibawa. mereka adalah calon koruptor dengan segala cara untuk tetap melanggengkan kekuasaan untuk masa depan dia sendiri.

TUNJANGAN HARI RAYA : KEWAJIBAN SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam peraturan meneteri tenaga kerja nomor per-04/men/94 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja diperusahaan disebutkan bahwa tunjangan hari raya keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

Kemudian dalam konsiderannya, disebutkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya masing masing, dan bahwa bagi pekerja untuk merayakan hari raya tersebut memerlukan biaya tanbahan.Selain itu secara mendasar bahwa pemberian THR ini sebagai upaya untuk menciptakan ketenangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Konteks diatas kalau disikapiadalah bagaimana membangun hubungan industrial tidak sebatas kepada nilai produktivitas saja, melainkan sebagai nilai produktivitas sosial yang akan mampu menciptakan secara real produktivitas pekerja. Kalau dianggap sebagai sebuah beban biaya atau biaya tinggi maka yang muncul adalah bagaimana perusahaan akan menciptakan kondisi kontraiksi antara kewajiban sebagaimana diatur dalam permenaker diatas dengan kondisi manajemen keuangan sebagai konsekuensi produktivitas yang rendah. Demikian akan menjadi pembenar dalam memutuskan besaran THR untuk pekerja.

Bearapa besaran THR yang diberikan? pasal 3 ayat 1 permenaker 04/men/94 besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan untuk karyawan yang sudah bekerja secara terus menerus dan telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lbih adalah 1 bulan upah. Sedangkan bagi yang bekerja antara 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka akan diberikan secara proporsional. Selain diberikan secara cash money, THR juga bisa diberikan dalam bentuk 75% cash money dan 25% adalah dalam bentuk barang. Kemudian muncul dasar pemberian THR adalah apakah sebagai take home pay atau gaji pokok besarannya ditentukan sebagai sebuah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha?
Disebutkan bahwa upah yang diberikan adalah upah pokok dan tunjangan tunjangan tetap yang melekat dalam komposisi tersebut. Peraturan ini tidak menyebut sebagai upah minimum kota sebagai dasar upah yang terendah. Karena dalam prakteknya sering digunakan legitimasi untuk memberikan THR dibawah UMK. Sektor industri padat karya yang sering terimabas oleh kelemahan dari hal ini karena disektor padat karya untuk mencapai tingkat upah yang tinggi adalah hasil dan akan dihitung tingkat rata ratahasil tersebut kemudian dijadikan dasar THR.

Permenaker ini sebagai alat pmaksa untuk setiap pengusaha melakukan kewajibannya hanya pada distrata kepatuhan teknisnya. Artinya sebagian pengusaha menilai bahwa kewajiban memberi akan dipatuhinamun seberapa besarnya akan dihitung sebagai biaya produksiyang tinggi.
Padahal permenaker sudah juga memberi kelonggaran untuk perusahaan yang ketidakmampuan membayar THR ini sebagai penyimpangan yang diajukan ke dirjen pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Namun hal ini tidak pernah ditempuh sebagai kesempatan untuk meminta perlindungan akan jerat pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Selain itu bahwa bahwa adanya kesempatan penyimpangan ini menunjukan ketidakkonsistensinya permenaker ini diterapkan , karena adanya gejolak buruh pasti akan terjadi.
Pengajuan penyimnpangan ini memerlukan perhitungan jauh sebelum jadwal batas pemberian THR. Disatu sisi buruh akan mensikapi bahwa selama ini telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk perusahaan. Namun ketika tiba saatnya harapan menerima THR ternyata perusahaan mengajukan penyimpangan pembayaran THR maka yang terjadi adalah kontraproduktif dan rawan menimbulkan konflik dan langkah yang diambil adalah mogok kerja.
lalu bagaimana semangat permenaker ? bagaimana posisi pemerintah dalam hal ini? Tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah kecuali mediasi kedua belah pihak. Tidak berupaya sebagai sebuah pelanggaran ketenagakerjaan , dan tidak mwlihat dampak sosialnya.

TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN
Permenaker THR telah menyatakan bahwa pengusaha yang tidak melaksannakan ketentuan pembayaran THR ini dianggap sebagai tindak pidana ketenagakerjaan dengan kategori sebagai pelanggaran. Menurut Pompe,pengertian tindak pidana adalah suataupelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang individu, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adlah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
Dengan demikian bahwa pemberian THR ini adalah normatif sehingga konsekuensi hukumnya adalah jika terjadi pelanggaran maka sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 372 yang menyatakan bahwa ” Barang siapa dengan sengaja memiliki dngan melawan hak ssuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,dihukum karena penggelapan dengan hukuman pemnjara selama lamanya empat tahun”

KEWAJIBAN SOSIAL
Setelah diuraikan diatas mengenai tujuan THR THR dan konsekuensinya, maka dengan bijaksana bahwa ini akan menjadi sebuah kewajiban sosiak bagi pengusaha. Dimana dalam manajemen sudah dimasukan dalam biaya produksi yang tentunya akan dipikul bersama dengan para pekerja. Konteks ini adalah mengembalikan kembali apa yang juga diberikan selama 1 tahun adanya peningkatan target produksi untuk menekan biaya produksi tersebut yaitu THR. Pengusaha tidak akan mengurangi pekerja, namun akan berupaya meningkatkan kapasitas produksi dengan SDM yang ditetapkan didepan bahwa jika kapasitas produksi dalam satu tahun ini tidak tercapai target yang diharapkan, maka biaya ketenagakerjaan akan tinggi dan salah satu upaya yang dipangkas adalah biaya THR.

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bentuk mncetak laba (sebagai sebuah institusi ekonomi) tetapi juga melindungai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (sebagai institusi sosial), ini pandangan sosioekonomi. Tanggung jawab sosial sbagai kewajiban sosial ini akan dimulai dari lingkungan internal perusahaan. Sehingga tidak ada alasan sebagaisebagai high cost atas pemberian THR ini karena planning product sudah time line. Sebagai harapan publik dan menciptakan kondisi yang tenag dalam berusaha , maka yakin bahwa energi positif akan keluar dari hubungan industrial ini sebagai sebuah kewajiban sosial.
Peraturan pemerintah hanyalah pelengkap dalam hubungan ini karena kewajiban sosial sudah mnjadikan sebagai salah satu komponen proses produksi bersama.
====================

Koruptor di beri remisi?

korupsi

Menteri hukum dan HAM : Yasoni Laoly bersikeras bahwa koruptor adalah juga seorang terpidana, dengan posisi hak yang sama dengan terpidana kasus lainnya dalam hal mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Perdebatan pun muncul dimasyarakat antara yang setuju dan tidak setuju. Yang akhirnya Presiden menyatakan bahwa koruptor jangan diberi remisi dulu. Lihat keadilan yang dimasyarakat, supaya di kaji yang mendalam.

Apa itu remisi?

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 1999 sebagai berikut:

  1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
  2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
    • berkelakuan baik; dan
    • telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
  1. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
    • tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
    • telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik

Menurut PLT Pimpinan KPK Johan Budi, Bahwa pemberian remisi ini akan mengurangi efek jera pelaku koruptor.